Nama: Anisah Kelas: XII PM 1 Materi: Modal Usaha | Tugas Kewirausahaan

TOKO KOMPUTER 88
Jual-Beli, Install, Service
           
I. Modal awal (renovasi,dekorasi)          Rp          7.500.000
Biaya Stock: a. Acessories        Rp        10.000.000
  b. Laptop        Rp        70.000.000
  c. Komputer        Rp        50.000.000
  d. tas        Rp          5.000.000
  e. Printer        Rp        25.000.000
Perlengkapan toko          Rp              300.000
Penyewaan tempat 1thn        
 Rp        15.000.000
           Rp      185.500.000
II.  BIAYA OPERASIONAL          
Gaji karyawan:  750000 x 5 x 12        Rp        45.000.000
Listrik          Rp              350.000
Air          Rp              210.000
telfon + Internet          Rp              399.000
Biaya Tak terduga      
 
 Rp        15.000.000
           Rp        60.959.000
III. OMSET          
Install Ulang 6 x 45000 x 4 x12        Rp        12.960.000
Biaya Service:          
a. Ganti Led 2 x 850000 x 4 x 12        Rp        81.600.000
b. Ganti Battrai 4 x 400000 x 4 x 12        Rp        76.800.000
c. Service dalam 5 x 800000 x 4 x12        Rp      192.000.000
Penjualan:          
a. printer 5 x 700000 x 4 x 12        Rp      168.000.000
b. laptop 3 x 5100000 x 4 x12    
 
 Rp        73.400.000
c. Acessories  37 x 55000 x 4 x 12        Rp        97.680.000
           Rp  1.363.400.000
IV. LABA/ RUGI          
Rp 18.500.000 + Rp 60.959.000 = Rp 79.459.000          
Rp 1.363.400.000 – Rp 79.459.000 = Rp 1.283.941.000          

RESUME KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian Surat Izin Usaha

Izin usaha dapat juga diartikan sebagai identitas dari usaha anda sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang berizin akan menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Selain itu  sebagai warga negara yang baik anda harus menjalankan peratutan pemerintah dengan tertib.
Di Indonesia, pendirian sebuah usaha diatur dengan UU yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah dan juga Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau isntansi terkait lainnya. Setiap individu dan uga bdan usaha yang melakukan aktifitas dagang wajib untuk memiliki izin usaha. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No.36/M-DAGPER/9/2007 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
Perjanjian dagang merupakan suatu sarana bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membina, mengarahkan, dan mengawasi usaha perdagangan. Bagi pemerintah daerah, Perijinan usaha perdagangan sangat penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha diwilayahnya. Dalam membantu perkembangan usaha perdagangan, pemerintah daerah memberikan kemudahan didalam mengurus surat-surat usaha.

 

B. Jenis-Jenis Surat Izin Usaha

Perizinan usaha secara umum terdiri dari beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis perizinan usaha.

  1. Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    Izin prinsip adalah suatu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah(Pemda) setempat untuk mendirikan perusahaan industri. Surat Izin Gangguan(HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,gangguan atau kerusakan lingkungan. SITU merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan dilokasi tertentu.
  2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
    Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan SIUP, SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Domisili perusahaan.
  3. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau NRP (Nomor Register Perusahaan)
    TDP merupakan berkas yang menerangkan bahwa suatu perusahaan telah mendaftarkan diri pada lembaga terkait sedangkan NRP adalah nomor registrasi yang diberikan sebagai tanda bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar pada lembaga terkait.
  4. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
    AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.
  5. NRB (Nomor Rekening Bank)
    NRB adalah nomor rekening dalam buku banj yang diberikan oleh bank untuk kepentingan segala transaksi keuangan usha melalui bank.
  6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
  7. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
    IMB merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (DPPK) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan suatu tempat usaha tidak menggangu tenpat masyarakat disekitarnya.
  8. Syarat-Syarat Pengurusan Izin Usaha
    Dari tujuh kenis surat izin usaha yang telah disebutkan diatas, masing-masing memiliki syarat dan prosedur pengurusan yang berbeda-beda, bahkan ada yang menggunakan tata urutan tertentu. Yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan surat izin yang satu maka dalam persyaratan pengurusannya harus menyertakan salinan surat izin yang lain.
    1. NPWP
      a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
      – Fotokopi KTP
      – Fotokopi paspor
      – Surat keterangan tempat kegiatan usaha
      b. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha
      – Fotokopi akte pendirian dan perusahaan terakhir
      – Fotokopi KTP
      – Fotokopi paspor
      – Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
    2. IMB
      – Denah gambar bangunan
      – Fotokopi KTP
      – Fotokopi akta pendirian usaha bagi pemohon berbadan hukum
      – Fotokopi sertifikat tanah
      – Izin perubahan penggunaan tanah bagi yg statusnya tanah pertanian.
      – Persetujuan tetangga sekitar untuk bangunan bertingkat, bentang panjang, bangunan usaha, dan tempat ibadah
      – Izin lokasi untuk bangunan usaha yang pemohonnya berbadan hukum
      – Rencana Biaya Bangunan
      – Denah lokasi
    3. Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan SITU
      a. Untuk Izin Gangguan:
      –  Fotokopi KTP pemohon
      – Fotokopi akte pendirian
      – Persetujuan lingkungan atau tetangga
      – Pas foto
      – Pengumuman dari desa atau kelurahan
      – Denah lokasi
      – Surat rekomendasi dari instansi terkait
      b. Untuk SITU:
      – Data identitas pemohon yang dilengkapi fotokopi KTP dan Pas foto
      – NPWP
      – SPPT PBB tahun terakhir
      – IMB
      –  Status tanah
      – Akte pendirian bagi perusahaan
      – Izin tetangga
      – Surat keterangan tindak sengketa
    4. SIUP
      – Fotokopi akta notaris
      – Fotokopi SK pengesahan mentri hukum dan HAM
      – Fotokopi NPWP
      – Fotokopi KTP pemilik/ direktur utama
      – Fotokopi SITU dari Pemda setempat
      – Fotokopi KK
      – Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan
      – Fotokopi surat kontrak/sewa tempat usaha
      – Foto direktur utama/ pimpinan perusahaan
      – Neraca perusahaan
    5. TDP atau NRP
      – Fotokopi identitas dari penanggung jawab atau pemilik
      – Fotokopi akta pendirian perusahaan
      – Fotokopi NPWP
      – Fotokopi SITU
    6. AMDAL
      – Fotokopi NPWP
      – Fotokopi TDP
      – Fotokopi KTP wirausaha
      – Fotokopi SITU
      – Fotokopi akta pendirian perusahaan
      – Fotokopi denah lokasi
    7. NRB
      – Fotokopi KTP atau SIM
      – Tanda setoran
      – Lembar pemberitahuan setoran
      – Kartu contoh tanda tangan pimpinan perusahaan